Profil

Profil BPMI STIKES DUTA GAMA KLATEN

Pengantar
Pasal 53 Undang-undang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) menyatakan, Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi (SPMI-Dikti) adalah kegiatan sistemis penjaminan mutu pendidikan tinggi yang dilakukan oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan standar mutu penyelanggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Berdasarkan pengertian ini dapat dinyatakan, Kebijakan Badan Penjaminan Mutu Internal STIKES Duta Gama Klaten (BPMI-SDGK) adalah sebuah dokumen yang berisi penjelasan secara garis besar tentang bagaimana SDGK memahami, merancang, dan menerapkan BPMI secara sistematik dan berkelanjutan dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi, sehingga terwujud budaya mutu di SDGK. Kebijakan BPMI SDGK sebagai pedoman bagi penyusunan standar mutu, manual mutu, dan formulir mutu, harus diwujudkan dalam bentuk dokumen yang disebut Dokumen Kebijakan BPMI.
  1. Manfaat dan Tujuan Dokumen Kebijakan BPMI
    • Sebagai sarana untuk menjelaskan kepada para pemangku kepentingan tentang pelaksanaan dan tata kelola BPMI di lingkungan SDGK.
    • Menjadi dasar bagi penyusunan dan penetapan semua dokumen BPMI-SDGK yaitu, Standar BPMI, Manual BPMI, Formulir BPMI-SDGK, dan Peningkatan Mutu BPMI.
    • Bukti otentik bahwa SDGK telah memiliki dan menerapkan BPMI sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundangan.
  2. Pengesahan Dokumen Kebijakan BPMI SDGK

Kebijakan BPMI disusun dan disetujui oleh Ketua SDGK.

A. Latar Belakang

  • Tuntutan masyarakat terhadap kualitas luaran pendidikan lembaga sudah tidak dapat dielakkan. Hal itu seiring-dengan dinamika persaingan global dan regional, terutama berkait dengan kualifikasi kompetensi yang diperlukan oleh pihak pengguna lulusan. Tuntutan terhadap keterbukaan industri dan perdagangan telah melahirkan berbagai kesepakatan yang setiap negara hampir-hampir tidak bisa menghindar, misalnya di kawasan Asia Tenggara ada AEC, FTA, NAFTA: dalam lingkup global ada WTO. Semua kesepakatan tersebut menegaskan bahwa setiap negara wajib bersikap terbuka kepada arus industri dan perdagangan dengan berbagai konsekuensi. Untuk itu setiap kawasan dan negara sudah menetapkan kerangk kualifikasi kompetensi yang dikenakan kepada setiap lulusan lembaga pendidikan yang mereke selenggarakan. Misalnya di Australia ada Australian Qualification Framework (AQF), di Korea punya Korean National Qualification Framework (K-NQF), di wilayah ASEAN ada ASEAN Qualification Reference Framework (AQRF) di Eropa punya Europe Oualification Framework (EQF) dan lain-lain. Semua standar kualifikasi tersebut untuk mengukur kompetensi lulusan lembaga pendidikan dan pelatihan yang mereka miliki, sekaligus sebagai standar kualifikasi tenaga kerja yang ingin bekerja di wilayah mereka.
  • Badan penjamina mutu SDGK dilakukan secara bertahap, sistematis, terencana, dan terarah, dimonitor dan dievaluasi oleh Badan Penjamina Mutu Internal SDGK (BPMI-SDGK). BPMI-SDGK menyusun program penjaminan mutu yang memiliki arah, target, dan ukuran waktu yang jelas. Muara dari penjaminan mutu tersebut adalah terwujud budaya mutu dalam pelaksanaan setiap bentuk kegiatan pembelajaran, sehingga dapat meningkatkan kemampuan SDGK untuk menghasilkan kompetensi capaian pembelajaran lulusam, minimal sesuai dengan standar KKNI. Dalam hal ini antara SN-Dokti dan KKNI adalah satu kesatuan standar untuk mengukur capaian kompetensi pembelajaran lulusan.
  • Pada pasal 1, Permenristekdikti No. 44/2015 dinyatakan, Standar-Dikti adalah satuan standar yang terdiri dari SN-Dikti yang ditetapkan oleh Kemristekdikti dan Standar-Dikti yang diterapkan oleh Sekolah Tinggi. Berangkat dari peraturan tersebut, maka dalam BPMI-SDGK ditetapkan 13 (tigabelas) Standar-Dikti, yaitu 3 (tiga) SN-Dikti dan 10 (sepuluh) Standar-Dikti SDGK :
  1. Tiga SN-Dikti
    • Standar Nasional Pendidikan memiliki 8 (delapan) aspek standar.
    • Standar Nasional Penelitian memiliki 8 (delapan) aspek standar.
    • Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat ada 8 (delapan) aspek standar.
  2. Sepuluh Standar Dikti SDGK
    • Standar Identitas STIKES Duta Gama Klaten
    • Standar Kerjasama
    • Standar Kemahasiswaan
    • Standar Tata Pamong
    • Standar Sistem Informasi
    • Standar Kesejahteraan
    • Standar Sumber Daya Manusia
    • Standar Keuangan, Sarana, dan Prasarana
    • Standar Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (K3L)
    • Standar Peningkatan Mutu Berkelanjutan